Daftar Peraturan
No | Judul | Tahun | Jenis | Status | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
19561 | UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1952 TENTANG KEWAJIBAN PENGGILINGAN PADI DAN PERDAGANGAN BAHAN MAKANAN | 1952 | UNDANG-UNDANG DARURAT | Berlaku | Detail |
19562 | UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 8 TAHUN 1952 TENTANG MENAMBAH DAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG PELABUHAN-BERAT-BARANG (GOEDERENGELD ORDONNANTIE) BESERTA PERATURAN UANG-BERAT-BARANG (ALGEMEEN GOEDERENGELD REGLEMENT) | 1952 | UNDANG-UNDANG DARURAT | Berlaku | Detail |
19563 | UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1952 TENTANG PENYELESAIAN HUTANG NEGARA DI ZAMAN PEPRGOLAKAN | 1952 | UNDANG-UNDANG DARURAT | Berlaku | Detail |
19564 | UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 10 TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN MENGENAI MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NR 11 TAHUN 1950 UNTUK PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN LAUT AN ANGKATAN UDARA. (LEMBARAN-NEGARA NR 76 TAHUN 1951) | 1952 | UNDANG-UNDANG DARURAT | Berlaku | Detail |
19565 | UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 11 TAHUN 1952 TENTANG PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN DARI "ORDONNANTIE OP DE VENNOOTSCHAPBELASTING 1952", YANG MEMBERIKAN PULA ATURAN KELENGKAPAN LEBIH LANJUT MENGENAI PUNGUTAN INI | 1952 | UNDANG-UNDANG DARURAT | Berlaku | Detail |
19566 | UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1952 TENTANG KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DINAS KETENTARAAN | 1952 | UNDANG-UNDANG DARURAT | Berlaku | Detail |
19567 | UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 13 TAHUN 1952 TENTANG LARANGAN UNTUK MEMPERGUNAKAN DAN MEMASUKKAN DALAM PEREDARAN UANG PERAK YANG DIKELUARKAN BERDASARKAN "INDISCHE MUNTWET 1912" | 1952 | UNDANG-UNDANG DARURAT | Berlaku | Detail |
19568 | UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 14 TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN, PAJAK UPAH DAN PAJAK KEKAYAAN | 1952 | UNDANG-UNDANG DARURAT | Berlaku | Detail |
19569 | UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 15 TAHUN 1952 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN 1953 DAN BERIKUTNYA | 1952 | UNDANG-UNDANG DARURAT | Berlaku | Detail |
19570 | UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1953 TENTANG MEMUNGUT OPSENTEN ATAS BEA-MASUK | 1953 | UNDANG-UNDANG DARURAT | Berlaku | Detail |
19571 | UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1953 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI KALIMANTAN | 1953 | UNDANG-UNDANG DARURAT | Tidak Berlaku | Detail |
19572 | UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1953 TENTANG PEMBENTUKAN (RESMI) DAERAH OTONOM KABUPATEN/DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI KALIMANTAN | 1953 | UNDANG-UNDANG DARURAT | Berlaku | Detail |
19573 | UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1953 TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN DAN SEBAGAINYA SELAMA TAHUN 1953 | 1953 | UNDANG-UNDANG DARURAT | Berlaku | Detail |
19574 | UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1953 TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA | 1953 | UNDANG-UNDANG DARURAT | Berlaku | Detail |
19575 | UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 6 TAHUN 1953 TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NOMOR 141) | 1953 | UNDANG-UNDANG DARURAT | Berlaku | Detail |
19576 | UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1953 TENTANG ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PEMBELIAN, MENERIMAAN, PENYERAHAN, PENGUASAAN, KEPUNYAAN PERSEDIAAN ATAU DALAM PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN, ATAU PEMBAWAAN KAWAT TEMBAGA DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IDZIN | 1953 | UNDANG-UNDANG DARURAT | Berlaku | Detail |
19577 | UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 8 TAHUN 1953 TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN MILITER MILITER TERMAKSUD DALAM PASAL 34 AYAT 5 STAATSBLAD 1939 NOMOR 582, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN/ATAU DITAMBAH KEMUDIAN SEPANJANG MENGENAI URUSAN PERUMAHAN | 1953 | UNDANG-UNDANG DARURAT | Berlaku | Detail |
19578 | UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1953 TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING | 1953 | UNDANG-UNDANG DARURAT | Tidak Berlaku | Detail |
19579 | UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1954 TENTANG MEMPERSATUKAN OPSENTEN YANG BERLAKU DALAM TAHUN 1953, ATAS CUKAI DARI BEBERAPA JENIS BARANG DALAM POKOKNYA KENAIKAN JUMLAH CUKAI ATAS ALKOHOL SULINGAN DALAM NEGERI DAN BIR DAN KENAIKAN BEA MASUK ATAS BIR | 1954 | UNDANG-UNDANG DARURAT | Berlaku | Detail |
19580 | UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1954 TENTANG MENCABUT SIFAT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DARI UANG KERTAS PEMERINTAH YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENYERAHAN KEDAULATAN | 1954 | UNDANG-UNDANG DARURAT | Berlaku | Detail |
Kategori
Post Terbaru
Produk Hukum Terbaru
Instruksi BupatiInstruksi Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dengan Kriteria Level 3 Serta Pengoptimalan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Kabupaten Pesawaran
Instruksi BupatiInstruksi Bupati Pesawaran Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penguatan Implementasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Penegasan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Serta Pengutamaan Posko Di Tingkat Mikro/RT/RW Secara Partisipatif Untuk Pengendallan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Kabupaten Pesawaran
Instruksi BupatiInstruksi Bupati Pesawaran Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022 Di Wilayah Kabupaten Pesawaran
Instruksi BupatiInstruksi Bupati Pesawaran Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dengan Kriteria Level 2 Serta Pengoptimalan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Kabupaten Pesawaran