Daftar Peraturan
No | Judul | Tahun | Jenis | Status | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
941 | KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 1951 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS | 1951 | KEPUTUSAN PRESIDEN | Berlaku | Detail |
942 | KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1951 TENTANG PERPANJANGAN MANDAT KEPADA HARSONO REKSOATMODJO | 1951 | KEPUTUSAN PRESIDEN | Berlaku | Detail |
943 | KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1951 TENTANG PERPANJANGAN WAKTU TURUT SERTANYA NATADININGRAT PADA KONPERENSI GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE | 1951 | KEPUTUSAN PRESIDEN | Berlaku | Detail |
944 | KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1951 TENTANG PENGANGKATAN MR BESAR MARTOKUSUMO SEBAGAI SEKRETARIS JENDERAL KEHAKIMAN | 1951 | KEPUTUSAN PRESIDEN | Berlaku | Detail |
945 | KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1951 TENTANG PENETAPAN GAJI MR ALI BUDIARDJO SEKRETARIS JENDERAL PERTAHANAN | 1951 | KEPUTUSAN PRESIDEN | Berlaku | Detail |
946 | KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1951 TENTANG PERUTUSAN INDONESIA KE PERMUSYAWARATAN III DARI INDO PACIPFIC FISHERIES COUNCIL (IPFC) DI MADRAS (INDIA) | 1951 | KEPUTUSAN PRESIDEN | Berlaku | Detail |
947 | KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 1951 TENTANG PENGANGKATAN MR SUKARDAN PRONOHADIKUSUMO MENJADI KEPADA JAWATAN POS, TELEGRAF DAN TELEPHON | 1951 | KEPUTUSAN PRESIDEN | Berlaku | Detail |
948 | KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 1951 TENTANG PENGANGKATAN IR SURJOMIHARDJO SEBAGAI PEGAWAI TINGGI DIPERBANTUKAN PADA MENTERI PERHUBUNGAN DAN PENGANGKUTAN | 1951 | KEPUTUSAN PRESIDEN | Berlaku | Detail |
949 | KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 1951 TENTANG PENGANGKATAN IR MOHAMMAD EFFENDI SALEH MENJADI KEPALA JAWATAN KERETA API | 1951 | KEPUTUSAN PRESIDEN | Berlaku | Detail |
950 | KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1951 TENTANG PENGANGKATAN IR INDRA TJAJA SEBAGAI PEGAWAI TINGGI DIPERBANTUKAN KEPADA MENTERI PERHUBUNGAN DAN PENGANGKUTAN | 1951 | KEPUTUSAN PRESIDEN | Berlaku | Detail |
951 | KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1951 TENTANG MEMBERI KUASA KEPADA MENTERI PERHUBUNGAN DAN PENGANGKUTAN MENJUAL GUDANG KEPADA YAYASAN KOPRA DI MENADO | 1951 | KEPUTUSAN PRESIDEN | Berlaku | Detail |
952 | KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1951 TENTANG PEMBERHENTIAN MR P BOLLEN SEBAGAI ANGGOTA CENTRAL RUBBER FONDS DAN MENGANGKAT MR SUWAHJO SEBAGAI PENGGANTINYA | 1951 | KEPUTUSAN PRESIDEN | Berlaku | Detail |
953 | KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 1951 TENTANG PEMBERIAN GAJI KEPADA SURASNO YANG DIANGKAT SEBAGAI KETUA DEWAN PENGAWAS KEUANGAN | 1951 | KEPUTUSAN PRESIDEN | Berlaku | Detail |
954 | KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1951 TENTANG PENGANGKATAN BEBERAPA PERWIRA DARI ANGKATAN UDARA PERWIRA PENGADILAN TENTARA DI JAKARTA | 1951 | KEPUTUSAN PRESIDEN | Berlaku | Detail |
955 | KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1951 TENTANG PERUBAHAN NAMA PANITYA URUSAN UMUM PEGAWAI? YANG DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NOMOR 208 TAHUN 1950 MENJADI DEWAN URUSAN PEGAWAI? | 1951 | KEPUTUSAN PRESIDEN | Berlaku | Detail |
956 | KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1951 TENTANG PENGANGKATAN MR TIRTAWINATA SEBAGAI DUTA LUAR BIASA DAN MENTERI BERKUASA PENUH PADA RAJA IRAQ DENGAN GELAR PRIBADI DUTA BESAR | 1951 | KEPUTUSAN PRESIDEN | Berlaku | Detail |
957 | KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1951 TENTANG PENGANGKATAN MOHAMMAD KAFRAWI SEBAGAI SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA | 1951 | KEPUTUSAN PRESIDEN | Berlaku | Detail |
958 | KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1951 TENTANG PENUGASAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA MENGHADIRI KONPERENSI KARET DI LONDON | 1951 | KEPUTUSAN PRESIDEN | Berlaku | Detail |
959 | KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1951 TENTANG PEMBERHENTIAN M SJAFEI SEBAGAI ANGGOTA KANTOR PEMILIHAN SUMATERA TENGAH DAN DS MAHJUDIN SEBAGAI WAKIL DAN MENGANGKAT HARUN JUNUS SEBAGAI ANGGOTA DAN RKJSK | 1951 | KEPUTUSAN PRESIDEN | Berlaku | Detail |
960 | KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1951 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SOEROSO DARI JABATAN NEGERI ATAS PERMOHONAN SENDIRI KARENA TELAH CUKUP UMUR DAN MENDAPAT PENSIUN | 1951 | KEPUTUSAN PRESIDEN | Berlaku | Detail |
Kategori
Post Terbaru
• 08 May, 2024
• Kegiatan
• 8X Dilihat
Rapat Implementasi BPJS Ketenagakerjaan Aparatur Desa
• 05 Jun, 2024
• Kegiatan
• 9X Dilihat
Kunjungan Biro Hukum Setdaprov Lampung
• 13 Jun, 2024
• Kegiatan
• 8X Dilihat
Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah
Produk Hukum Terbaru
Peraturan BupatiPeraturan Bupati Pesawaran Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pesawaran
Peraturan DaerahPeraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Keputusan PresidenKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Organisasi Internasional
Peraturan BupatiPeraturan Bupati Pesawaran Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Koridor KI Tegineneng-Negeri Katon Tahun 2022-2042