logo-jdih

Daftar Peraturan

No Judul Tahun Jenis Status Aksi
821 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 130 TAHUN 1950 TENTANG MENGANGKAT DR SOEDARSONO SEBAGAI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH PADA PEMERINTAH INDIA 1950 KEPUTUSAN PRESIDEN Berlaku Detail
822 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 131 TAHUN 1950 TENTANG PENGANGKATAN DR R PIRNGADI SEBAGAI PEGAWAI TINGGI UNTUK URUSAN UMUM 1950 KEPUTUSAN PRESIDEN Berlaku Detail
823 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 132 TAHUN 1950 TENTANG PENGANGKATAN MAYOR JENDERAL R H ABDUL KADI SEBAGAI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH PADA PEMERINTAH KERAJAAN AFGHANISTAN 1950 KEPUTUSAN PRESIDEN Berlaku Detail
824 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 133 TAHUN 1950 TENTANG PENGANGKATAN MR TAMZIL SEBAGAI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH PADA PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA 1950 KEPUTUSAN PRESIDEN Berlaku Detail
825 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 134 TAHUN 1950 TENTANG PEMBEBASAN SAMADIKUN DARI TUGAS SEBAGAI KOMISARIS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT UNTUK JAWA TIMUR 1950 KEPUTUSAN PRESIDEN Berlaku Detail
826 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 135 TAHUN 1950 TENTANG PEMBEBASAN M SEWAKA DARI TUGAS SEBAGAI KOMISARIS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT UNTUK NEGARA PASUNDAN 1950 KEPUTUSAN PRESIDEN Berlaku Detail
827 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 136 TAHUN 1950 TENTANG PEMBEBASAN MR M NASRUN DARI TUGAS SEBAGAI KOMISARIS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT UNTUK DAERAH PADANG DAN SEKITARNYA 1950 KEPUTUSAN PRESIDEN Berlaku Detail
828 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 137 TAHUN 1950 TENTANG PENGHAPUSAN DAERAH BANJAR SEBAGAI DAERAH BAGIAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN MENGGABUNGKAN DAERAH BANJAR TERSEBUT PADA REPUBLIK INDONESIA 1950 KEPUTUSAN PRESIDEN Berlaku Detail
829 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 138 TAHUN 1950 TENTANG PENGHAPUSAN DAERAH DAYAK BESAR SEBAGAI DAERAH BAGIAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN MENGGABUNGKAN DAERAH DAYAK BESAR TERSEBUT PADA REPUBLIK INDONESIA 1950 KEPUTUSAN PRESIDEN Berlaku Detail
830 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 139 TAHUN 1950 TENTANG PENGHAPUSAN DAERAH KALIMANTAN TENGGARA SEBAGAI DAERAH BAGIAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN MENGGABUNGKAN DAERAH KALIMANTAN TENGGARA TERSEBUT PADA REPUBLIK INDONESIA 1950 KEPUTUSAN PRESIDEN Berlaku Detail
831 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 140 TAHUN 1950 TENTANG PENGGABUNGAN DAERAH KOTA WARINGIN PADA REPUBLIK INDONESIA 1950 KEPUTUSAN PRESIDEN Berlaku Detail
832 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 141 TAHUN 1950 TENTANG PENGHAPUSAN DAERAH BANGKA SEBAGAI DAERAH BAGIAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN MENGGABUNGKAN DAERAH BANGKA TERSEBUT PADA REPUBLIK INDONESIA 1950 KEPUTUSAN PRESIDEN Berlaku Detail
833 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 142 TAHUN 1950 TENTANG PENGHAPUSAN DAERAH BILLITON SEBAGAI DAERAH BAGIAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN MENGGABUNGKAN DAERAH BILLITON TERSEBUT PADA REPUBLIK INDONESIA 1950 KEPUTUSAN PRESIDEN Berlaku Detail
834 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 143 TAHUN 1950 TENTANG PENGHAPUSAN DAERAH RIAU SEBAGAI DAERAH BAGIAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN MENGGABUNGKAN DAERAH RIAU TERSEBUT PADA REPUBLIK INDONESIA 1950 KEPUTUSAN PRESIDEN Berlaku Detail
835 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 144 TAHUN 1950 TENTANG PEMBERHENTIAN SULTAN HAMID II SEBAGAI MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT 1950 KEPUTUSAN PRESIDEN Berlaku Detail
836 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 145 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA IRIAN 1950 KEPUTUSAN PRESIDEN Berlaku Detail
837 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 146 TAHUN 1950 TENTANG PEMBERHENTIAN PJ GERKE DARI JABATANNYA SEBAGAI KOMISARIS PEMERINTAH PADA JAVASCHE BANK 1950 KEPUTUSAN PRESIDEN Berlaku Detail
838 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 147 TAHUN 1950 TENTANG PENGANGKATAN MR IMAN SOEDJAHRI SEBAGAI SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 1950 KEPUTUSAN PRESIDEN Berlaku Detail
839 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 148 TAHUN 1950 TENTANG PENGANGKATAN ROESLAN ABDULGANI SEBAGAI SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT 1950 KEPUTUSAN PRESIDEN Berlaku Detail
840 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 149 TAHUN 1950 TENTANG PENGANGKATAN MR ABDOEL WAHAB SOERJOADININGRAT SEBAGAI SEKRETARIS DEWAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT 1950 KEPUTUSAN PRESIDEN Berlaku Detail
Kategori
Berita (28)
Informasi (5)
Artikel Hukum (6)
Artikel Ilmiah (0)
Karya Tulis (0)
Kliping Koran (0)
Post Terbaru
• 08 May, 2024 • Kegiatan • 8X Dilihat
Rapat Implementasi BPJS Ketenagakerjaan Aparatur Desa
• 05 Jun, 2024 • Kegiatan • 9X Dilihat
Kunjungan Biro Hukum Setdaprov Lampung
• 13 Jun, 2024 • Kegiatan • 8X Dilihat
Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah
Produk Hukum Terbaru
Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pesawaran

 Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

 Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Organisasi Internasional

 Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Koridor KI Tegineneng-Negeri Katon Tahun 2022-2042